Saturday, October 21, 2017
Beranda > Hong Kong > IMWU HK: Tolak Utang, Berlakukan Kontrak Mandiri!

IMWU HK: Tolak Utang, Berlakukan Kontrak Mandiri!

Indonesian Migrant Workers Union Hong Kong (IMWU HK) mendesak KJRI Hong Kong dan pemerintah Indonesia untuk segera menurunkan biaya penempatan dan memberlakukan kontrak mandiri.

Dalam pernyataan sikapnya yang diterima DDHK News, IMWU HK mengatakan, pemerintah Indonesia akhirnya bersedia menurunkan biaya biaya penempatan HK$ 21.000 menjadi Rp 15,5 juta di tahun 2008. “Tapi sekali lagi, peraturan ini tidak pernah diterapkan. BMI di HK tetap dicekik dengan potongan 7 bulan gaji,” tegasnya.

Guna meyakinkan pelunasan biaya penempatan di muka, kini pemerintah mengesahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang khusus memberikan pinjaman bagi calon TKI yang ingin bekerja keluar negeri dan tidak punya uang.

KUR disahkan tanggal 16 September 2010 dengan ditandatanginya Addendum III Memorandum of Understanding (MoU) oleh Menteri Keuangan, Menteri koperasi dan UKM, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, dan beberapa perbankan nasional, PT Askrindo, Perum Jamkrindo, juga Deputi Senior BI Budi Rochadi. KUR diterapkan pertama kali bagi TKI yang berangkat ke Malaysia.

Hari Minggu 13 Nopember 2011 pemerintah mengadakan sosialisasi bagi BMI Hong Kong. Pemerintah menyatakan, pinjaman dengan bunga lebih rendah itu bertujuan agar calon TKI bisa membayar biaya keluar negeri yang mahal sehingga tidak perlu terlilit utang atau menjual tanah dan harta benda mereka.

Pinjaman maksimal Rp 15 juta untuk TKI tidak profesional (buruh dan PRT) dan Rp 60 juta untuk TKI profesional (Perawat dan Teknisi). Nominal KUR yang disetujui tergantung pada lama training pra pemberangkatan dan besaran gaji yang bakal diterima diluar negeri.

Jangka waktu pembayaran antara 12-36 bulan, dibayarkan melalui sistem potongan gaji oleh agen/perusahaan diluar negeri, disetor ke PJTKI dan kemudian dibayarkan ke Bank

Tapi sekali lagi, menurut IMWU HK, KUR tidak akan menolong BMI, malah melanggengkan tingginya biaya penempatan dan menjerumuskan BMI dalam perbudakan hutang. “Kini bukan hanya paspor dan kontrak kita yang jadi jaminan, tapi keluarga dan rumah serta harta benda kita dijadikan sandera. KUR mengukuhkan overcharging dan menjerat BMI dalam perbudakan utang seumur hidup,” tegas IMWU.

BMI di HK dan negara-negara tujuan lain sudah sangat menderita dengan tingginya biaya penempatan dan biaya agen. Dengan adanya KUR, potongan akan semakin panjang. Bukan hanya kita saja yang menanggung biaya tersebut tapi imbasnya juga menimpa keluarga kita di Indonesia. Hal ini terbukti ketika BMI tidak bisa melunasi potongan karena mengalami PHK, keluarga kita pun diteror oleh pihak PJTKI sebagai pihak yang merasa telah berjasa mencarikan pekerjaan.

Dengan KUR, masih menurut IMWU HK, pemerintah sengaja melanggengkan overcharging (biaya berlebih) yang selama ini menjadi beban berat BMI meski majikan sebenarnya sudah menanggung biaya tiket, asuransi, medikal dan biaya-biaya lainnnya.

Skema KUR yang diberikan oleh Perbankan Nasional melalui PJTKI, tidak lebih dari perbudakan yang dilakukan oleh pemerintah. Skema tersebut akan semakin menjebak BMI dan keluarganya dalam perbudakan hutang. BMI harus bekerja tanpa menerima upah selama 5-7 bulan berturut-turut sedangkan kebutuhan keluarga terus bertambah di tengah krisis Di HK sendiri, banyak yang harus membeli makanan dan keperluannya sendiri.

“KUR mengancam keselamatan keluarga dan merampas tanah dan kerja BMI,” kata mereka.

Untuk mendapat pinjaman calon BMI harus menyerahkan harta yang paling berharga, seperti tanah, rumah, atau surat berharga lainnya sebagai jaminan. Ketika BMI tidak berhasil melunasi potongan gajinya, entah karena PHK, kecelakaan, atau bahkan kematian, maka perbankan berhak menyita aset rumah ataupun mengajukan tuntutan hukum kepada pihak keluarga.

IMWU HK menilai, adanya KUR tidak akan menjadi solusi mengentaskan BMI dari rentenir karena pinjaman ini juga berbunga. Untuk pinjaman di bawah 20 juta, dikenai biaya bunga sebesar 20%- 22% per tahun. “Jadi KUR hanyalah bisnis baru pemerintah yang ingin memungut keuntungan dari hasil pinjaman ini,” kata mereka.

Permasalahan overcharging, menurut mereka, hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kebebasan untuk melakukan kontrak mandiri. “Adanya KUR maka kita terus dipaksa menggunakan PJTKI/agensi setiap proses kontrak.”

IMWU HI menyerukan agar BMI HK menolak KUR sekaligus melawan perbudakan utang.

“Di tengah BMI dan banyak golongan masyarakat menyerukan selamatkan Tuti Tursilawati dan 303 BMI lainya yang sedang menunggu hukuman mati, pemerintah malah sibuk menciptakan program-program yang berujung pada mengeruk keuntungan semata,” kecam IMWU.

“Tidak sedikit pun ada niat baik untuk melindungi rakyatnya, terbukti setiap kebijakan yang diciptakan selalu berujung perampasan upah BMI. Jika pemerintah sungguh beritikad baik memperbaiki kondisi BMI, maka seharusnya pemerintah menurunkan biaya penempatan, memberikan informasi yang jelas tentang biaya-biaya yang sebenarnya perlu dibayar BMI, dan menghindarkan BMI untuk terjebak perbudakan utang.”

“Kita harus menolak KUR karena KUR melanggengkan perbudakan utang. Persoalan biaya penempatan dan biaya agensi sebenarnya bisa diminimalkan dengan menerapkan kontark mandiri bagi BMI, meskipun tidak menutup kemungkinan BMI tetap akan menggunakan jasa PJTKI atau agensi,” pungkas IMWU HK dalam pernyataan sikapnya. (Tati Tia Surati/ddhongkong.org).*

DDHK News
DDHK News adalah Website Dakwah dan Informasi Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) atau Dompet Dhuafa Association Ltd. DDHK adalah Cabang Dompet Dhuafa (DD) yang berkantor pusat di Jakarta (Indonesia). DDHK didirikan tahun 2004. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hong Kong sebagai lembaga sosial-keagamaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *