Monday, September 25, 2017
Beranda > Indonesia > ‘Isu Dewan Revolusi Islam untuk Diskreditkan Tokoh Islam’

‘Isu Dewan Revolusi Islam untuk Diskreditkan Tokoh Islam’

Sejumlah pensiunan Jenderal diduga ada di balik gerakan anti-Ahmadiyah. Mereka diam-diam mendukung Dewan Revolusi Islam (DRI) yang memakai isu agama untuk menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nama DRI muncul dalam laporan investigasi Al-Jazeera, Selasa (22/3).

Sejumlah posisi penting dalam organisasi itu disematkan kepada tokoh-tokoh dari Forum Umat Islam (FUI). Nama-nama tersebut ditempatkan dalam posisi Dewan Fuqoha, kepala negara dan wakil kepala negara, menteri, serta DPRS/MPRS.

Dewan ini mengklaim siap mengambil alih kekusaan bila terjadi kekosongan kekuasaan pemerintahan dengan syariat Islam.

Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al Khaththath membantah adanya rencana penggulingan pemerintahan SBY. “Ngawur soal itu, tidak benar,” katanya kepada Tempo, Rabu (23/3).

Tapi, ia tidak membantah adanya gerakan anti-Ahmadiyah. Menurut Al Khaththath, gerakan anti-Ahmadiyah tidak memiliki hubungan dengan adanya kabar rencana penggulingan itu. “Lebih dari itu tidak benar,” katanya.

Anggota Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan, daftar pejabat Dewan Revolusi Islam dinilai sebagai upaya mendiskreditkan tokoh-tokoh Islam yang memiliki kapasitas dan menjadi panutan masyarakat. “Saya tidak mungkin terlibat dalam gerakan itu,” kata Ali yang dalam susunan (DRI) tercatat sebagai Menteri Luar Negeri.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengaku belum pernah mendengar adanya rencana mengkudeta yang dilakukan purnawirawan dengan menggunakan kelompok Islam garis keras. “Kalau ada akan kita lawan,” katanya.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq mengaku belum mendengar kabar terkait adanya Dewan Revolusi Islam itu. Habib Rizieq juga tak mau menanggapi kabar dirinya yang disebut menjadi Presiden Dewan Revolusi Islam.

“Saya belum dengar, tanya saja sama yang memposting, saya tidak mau menanggapi. Saya ‘kan juga belum tahu, jadi tanggapannya nggak boleh dong,” ungkap Habib Rizieq di kantor Kementerian Agama, Rabu (23/3).

Dengan tegas Habib Rizieq tidak membenarkan siapa pun yang melakukan posting mengatasnakan ormas Islam. “Saya pikir itu tidak benar itu, saya juga baru tahu 15 menit yang lalu,” paparnya.

Terkait klarifikasi yang diajukan kepada dirinya, Habib mengaku senang. Pasalnya, DPP FPI tidak pernah memposting Dewan Revolusi Islam atau Kabinet Revolusi.

“DPP FPI sedang fokus pada pembubaran Ahmadiyah, kita tidak ada urusan dengan itu, nanti dianggap makar dan bisa jadi pengalihan isu. Kalau mau seperti itu harus di koridor konstitusional,” tandasnya.

Berikut ini stuktur kepemimpinan DRI:
Dewan Fuqoha: KH. Council fuqoha: KH. Abu Bakar Ba’asyir, KH, Makruf Amin, KH. Abu Bakar Ba’asyir, KH, Makruf Amin, KH. Abdur Rasyid AS., KH. Abdur Rashid USA., KH. Syukran Makmun. Syukran Makmun. KH. KH. Luthfi Basori Alwi, KH. Lutfi Basori Alwi, KH. A Hamid Baidowi.KH. A Hamid Baidowi.KH. Hasym Muzadi. Hasym Muzadi.

Kepala Negara: Habib Riziq Sihab.

Wakil KN: Abu Jibril.
Ketua DPRS/MPRS: Dien Samsuddin.

Menteri:
Menhankam Munarman
Menko Ekuin& BUMN: Hendri Saparini.
Menkeu: Ichsanudin Noorsy
Menag: KH. Menag: KH. Cholil Ridwan
Mendiknas: KH. Maman Abdurrahman
Men Perburuhan: Eggy Sujana.
Menkes: Jose Rizal.

Menpora: Alfian Tanjung.
Men ESDM: Ahmad Daryoko.
Mendagri: MS Kaban,
Menlu: Ali Mochtar Ngabalin.
Menkopolkam: Tyasno Sudarto.

MenKebudayaan: Ridwan Saidi,
Menkominfo: Aru Seif Asadullah.
MenPDT: Ahmad Sumargono.
Menkumham: Wirawan Adnan.
Jaksa Agung: M Luthfie Hakim

Sumber: TEMPO Interaktif/WartaNews/Okezone

DDHK News
DDHK News adalah Website Dakwah dan Informasi Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) atau Dompet Dhuafa Association Ltd. DDHK adalah Cabang Dompet Dhuafa (DD) yang berkantor pusat di Jakarta (Indonesia). DDHK didirikan tahun 2004. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hong Kong sebagai lembaga sosial-keagamaan. Profil Selengkapnya
http://www.localhost/project/personal/ddhongkong.org/ddhongkong.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *