Tuesday, November 21, 2017
Beranda > Featured > Kasus Ahmadiyah Ada Kejanggalan

Kasus Ahmadiyah Ada Kejanggalan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kasus kekerasan yang terjadi pada Jamaah Ahmadyah pada Minggu (6/2) di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, terdapat kejanggalan.

“Ada kejanggalan yang terjadi dalam kasus Pandeglang, di mana jumlah pasukan pengamanan tidak berimbang dengan jumlah massa dan aparat kepolisian telah mengetahui rencana aksi itu dua hari sebelumnya,” kata Komisioner Komnas HAM M. Ridha Saleh, di Jakarta, Kamis.

Ia menduga adanya rekayasa dalam kasus kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah di Pandeglang, sehingga pihaknya membentuk tim investigasi.

“Secepatnya tim investigasi akan menyelidiki kasus tersebut,” katanya.

Untuk menyelidiki kasus tersebut, kata Ridha, Komnas HAM akan memanggil kapolri dan petinggi-petinggi lainnya yang berkaitan dengan kasus ini untuk mendapatkan informasi kebijakan apa yang dibuat dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Mengenai pemanggilan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lanjut dia, pemanggilan terhadap presiden sangat penting ,namun ada mekanisme pemanggilan terhadap presiden.

“Kami akan mengusulkan kepada tim investigasi,” katanya.

Sementara itu, sejumlah aktivis yang mendatangi kantor Komnas HAM, yang meminta agar Komnas HAM memanggil Presiden SBY, Kapolri dan Menko Polhukam itu menuding penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten dan kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah, diduga kuat sebagai sebuah pengalihan isu.

Aktivis Petisi 28, Hartsa Mashirul, mengatakan, adanya pengalihan isu kebohongan pemerintah terhadap bangsa dan negara yang diangkat oleh tokoh lintas agama.

Ia menilai ada kemiripan motif antara kasus kekerasan agama di Cikeusik dan Temanggung dengan kasus konflik Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dengan Front Pembela Islam (FPI), yang terjadi di Monas pada 1 Juni 2008.

Kasus di Monas tujuannya adalah untuk mengubur isu dan gerakan perlawanan terhadap kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak). Dan kekerasan agama di Cikeusik dan Temanggung bisa saja mengubur isu kebohongan, korupsi, serta isu rencana pemerintah untuk melarang konsumsi premium kepada kelas menengah.

“Untuk mengalihkan isu vertikal caranya dengan menciptakan konflik horizontal. Paling efektif ya dengan cara kekerasan atas nama agama,” katanya.

Hartsa mengecam tindakan pemerintah yang dinilainya melakukan pembiaran atas kekerasan yang menewaskan tiga orang Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, oleh karenanya pemerintah bertanggungjawab. (ANTARA News).*

DDHK News

DDHK News adalah Website Dakwah dan Informasi Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) atau Dompet Dhuafa Association Ltd. DDHK adalah Cabang Dompet Dhuafa (DD) yang berkantor pusat di Jakarta (Indonesia). DDHK didirikan tahun 2004. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hong Kong sebagai lembaga sosial-keagamaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *