Sunday, September 24, 2017
Beranda > Featured > LPAM DDHK, Pelaksana Advokasi bagi BMI Bermasalah

LPAM DDHK, Pelaksana Advokasi bagi BMI Bermasalah

LPAM-DDHK

LPAM-DDHKDDHK News, Hong Kong — Kiprah Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) tidak melulu di bidang sosial-keagamaan, tapi juga bidang lain, termasuk bidang hukum, yakni memberikan pendampingan atau pembelaan (advokasi) kepada Buruh Migran Indoensia (BMI) HK yang berurusan dengan masalah hukum.

Unit Pelaksana DDHK dalam program ini adalah Lembaga Pelayanan Advokasi Migrant (LPAM). Diketuai Ditha Dwi, saat ini LPAM memiliki lima anggota baru yang masih dalam masa training.

LPAM bertugas mendampingi atau menjadi tim perantara dalam kasus yang menimpa BMI, mulai penuntutan kasus, penempatan (Selther untuk para korban), hingga ke meja hijau agar BMI mendapatkan haknya.

Menurut Ditha Dwi,  dalam menangani kasus BMI, LPAM menempuh prosedur seperti menyodorkan bukti tuntutan, kemudian berunding baik-baik dengan pihak yang menyulitkan BMI  (agen/majikan). Jika mereka mendapat kata sepakat, maka LPAM menutup kasus tersebut. “Namun, jika mereka ngeyel, maka kasus itu akan dilaporkan ke Labour Department,” jelas Ditha.

Sejauh ini LPAM sudah menangani banyak kasus. Hal itu menjadi salah satu alasan DDHK menerima penghargaan dari lembaga BISA sebagai organisasi yang pintunya “paling mudah diketuk” oleh BMI yang terkena masalah.

“Kalau ditanya sudah berapa banyak, ya sangat banyak kami melakukan pendampingan dari awal hingga akhir kasus,” kata Ditha.

“Kami mencantumkan nomor telefon LPAM di Majalah Iqro, jadi insya Allah mudah bagi para BMI yang menghubungikami jika membutuhkan bantuan,” imbuhnya. Nomor yang dimaksud:     98034483.

Ia juga menjelaskan, LPAM bekerja sama dengan Christian Action sebagai salah satu Shetler bagi para korban. Umumnya, kasus yang menimpa BMI adalah underpayment (gaji dibawah standar), terminate (akhir masa kontrak), dan kasus kekerasan.

Banyak tantanga yang harus dihadapi LPAM sebagai lembaga advokasi yang bertugas membantu dalam memperjuangkan hak-hak para BMI.

“Misalnya kita memperjuangkan untuk mengambil dokumen korban yang dicekal agen. Pertama kita lakukan perundingan, tapi jika tidak ada hasil, maka kita harus berani lapor polisi,” kata Ditha.

Menurut catatan DDHK News, sebelum menuntut dalam suatu kasus, BMI harus punya data lengkap. Sekitar 70% BMI HK masih tidak memegang paspor dan kontrak kerja sendiri, tapi dipegang oleh agen, terutama di daerah New Territories. Jarang sekali agen yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan Hong Kong.

Dengan keberadaan LPAM, Ditha Dwi berharap, BMI bermasalah bisa mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum, entah sebagai perantara dalam perundingan ataupun sampai ke meja hijau.

“Intinya kami ingin membantu BMI yang punya masalah hukum di negeri beton ini. Selebihnya jadi bagian relawan yang menbantu para dhuafa di mana pun yang memang berhak mendapatkan penyaluran dana zakat yang terhimpun di Dompet Dhuafa Hong Kong,” pungkasnya. (Anita Sri Rahayu/ddhongkong.org).*

DDHK News
DDHK News adalah Website Dakwah dan Informasi Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) atau Dompet Dhuafa Association Ltd. DDHK adalah Cabang Dompet Dhuafa (DD) yang berkantor pusat di Jakarta (Indonesia). DDHK didirikan tahun 2004. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hong Kong sebagai lembaga sosial-keagamaan. Profil Selengkapnya
http://www.localhost/project/personal/ddhongkong.org/ddhongkong.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *