Friday, December 15, 2017
Beranda > Dunia Islam > Muslim Prancis Kekurangan Masjid

Muslim Prancis Kekurangan Masjid

Muslim Prancis mengeluh bahwa mereka kekurangan masjid hingga memaksa mereka shalat di jalan raya. Menghadapi kelangkaan masjid dan larangan resmi shalat di jalan, kaum Muslim Prancis meninta pemerintah membantu mereka dalam mendirikan tempat ibadah yang lebih luas.

“Kami tidak ingin mengganggu orang,” kata seorang jamaah kepada Press TV. “Shalat Jumat sangat penting dalam Islam dan setiap kelompok layak menjalankan ajaran agama secara benar. Di sini kami masih shalat di trotoar karena kekurangan ruangan di masjid. ”

Bulan lalu, larangan shalat di jalan resmi diberlakukan di ibukota Paris. Larangan itu juga direncanakan akan diperluas ke kota-kota lainnya di sepanjang pantai Mediterania Prancis.

Setelah larangan itu, pemerintah sepakat untuk menyewakan sebuah depot militer yang tidak digunakan bagi umat Islam untuk digunakan sebagai “masjid sementara”.

Tapi kaum Muslim mengeluh bahwa gedung baru itu tidak cocok untuk shalat. “Ini bukan masjid,” kata seorang jamaah. “Tapi karena tidak ada yang lebih baik, kami akan menunggu. Tapi kita tidak akan menunggu selamanya. ”

Kaum Muslim yang terpaksa shalat di jalan raya menjadi sumber perdebatan di Prancis. Tahun lalu, pemimpin kelompok politik jauh-kanan, Marine Le Pen, membandingkan shalat di jalan itu dengan “pendudukan Nazi” dalam perang dunia.

Muslim Prancis diperkirakan berjumlah enam juta jiwa, terbesar di Eropa. Mereka memiliki hanya memiliki 1.500 masjid, sebagian besar berukuran kecil, ruangannya sederhana, dan sering digambarkan sebagai “masjid bawah tanah.”

Di Paris bahkan hanya ada satu masjid besar, Masjid Agung Paris. Itu pun jauh dari lingkungan padat imigran. (Mel/OnIslam.net).*

DDHK News

DDHK News adalah Website Dakwah dan Informasi Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) atau Dompet Dhuafa Association Ltd. DDHK adalah Cabang Dompet Dhuafa (DD) yang berkantor pusat di Jakarta (Indonesia). DDHK didirikan tahun 2004. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hong Kong sebagai lembaga sosial-keagamaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *