Sunday, April 22, 2018
Beranda > Indonesia > Pemerintah Diingatkan Ubah Sistem Perlindungahn TKI

Pemerintah Diingatkan Ubah Sistem Perlindungahn TKI

Pemerintah diingatkan untuk mengubah sistem perlindungan pekerja di luar negeri dengan melibatkan asuransi swasta melalui konsorsium tunggal yang dinilai tidak mampu melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) dari penyiksaan dan risiko kerja lainnya.

Sekjen Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Rizal Panggabean di Jakarta, Minggu, mengatakan, jika sistem asuransi tidak mampu melindungi TKI dari risiko kerja, seperti penyiksaan, pelecehaan hingga perkosaan maka pemerintah telah abai pada perlindungan TKI.

“Bisa dikatakan pemerintah membiarkan praktik penyiksaan yang dilakukan majikan karena tidak memberi solusi dan efek jera melalui pengadilan atau jalur hukum lainnya,” kata Rizal terkait pertemuannya dengan Komisi Hukum Nasional belum lama ini.

Dikatakannya, sangat naif melindungi TKI di luar negeri dengan mengandalkan asuransi yang memiliki wilayah kerja hanya di dalam negeri (lokal Indonesia).

“Asuransi sifatnya hanya memberi ganti rugi setelah sesuatu terjadi, sementara TKI membutuhkan perlindungan, bantuan hukum dan biaya perawatan jika jatuh sakit atau biaya pemulihan seketika itu juga jika mengalami kecelakaan,” kata Rizal.

Jika mengacu pada UU No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri maka dinyatakan dengan jelas bahwa Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab atas keselamatan WNI, termasuk TKI. (ANTARA)

DDHK News
DDHK News adalah Website Dakwah dan Informasi Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) atau Dompet Dhuafa Association Ltd. DDHK adalah Cabang Dompet Dhuafa (DD) yang berkantor pusat di Jakarta (Indonesia). DDHK didirikan tahun 2004. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hong Kong sebagai lembaga sosial-keagamaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *