Wednesday, September 19, 2018
Beranda > Indonesia > Pemerintah Tidak Tetapkan Letusan Merapi sebagai Bencana Nasional

Pemerintah Tidak Tetapkan Letusan Merapi sebagai Bencana Nasional

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai Jumat (05/11) memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil alih pengendalian penanganan korban bencana letusan Gunung Merapi, namun pemerintah pusat tidak berencana menggolongkan bencana ini sebagai bencana nasional.

“Sejak tadi siang, Bapak Presiden sudah memerintahkan saya untuk mengendalikan penangangan Gunung Merapi ini. Pengendalinya saya tetapi memanfaatkan potensi kewilayahan,” jelas Syamsul Ma’arif, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada BBCIndonesia.com.

Menurut Ma’arif, BNPB bekerjasama dengan dua provinsi yang terkena bencana letusan Gunung Merapi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

“Misalnya untuk wilayah-wilayah, Pak Bupati dan gubernur berperan. Mereka juga memanfaatkan potensi wilayahnya seperti tenaganya dan dananya, tiap-tiap daerah masih melakukan sharing untuk masalah keuangan ini,” kata Ma’arif.

Mengenai kenapa pemerintah pusat tidak menggolongkan bencana ini sebagai bencana nasional, Syamsul Ma’arif menegaskan, pemerintah Indonesia selalu mengupayakan setiap bencana itu ditanggulangi oleh pemerintah daerah.

“Tidak perlu, saya kira karena pemerintah daerahnya masih tidak kolaps cuma saat ini untuk pengendaliannya dipegang oleh BNPB.”

“Bukan berarti pemerintah pusat tidak turun, Presiden kan saat ini turun tangan langsung. Lagipula pemerintah daerah punya kapasitas untuk menanggulangi bencana.”

Saat ini jumlah korban yang tewas akibat letusan Gunung Merapi mencapai 109 orang.

Jumlah orang yang terpaksa mengungsi diperkirakan sekitar 100 ribu orang baik dari provinsi DIY dan Jawa Tengah. (BBC/ddhongkong.org).*

DDHK News
DDHK News adalah Website Dakwah dan Informasi Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) atau Dompet Dhuafa Association Ltd. DDHK adalah Cabang Dompet Dhuafa (DD) yang berkantor pusat di Jakarta (Indonesia). DDHK didirikan tahun 2004. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hong Kong sebagai lembaga sosial-keagamaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *