Friday, December 15, 2017
Beranda > Indonesia > Pemprov Jawa Timur Resmi Larang Ahmadiyah

Pemprov Jawa Timur Resmi Larang Ahmadiyah

DDHK News — Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi melarang keberadaan dan aktivitas Ahmadiyah, mulai dari lisan, tulisan, papan nama organisasi, masjid, mushalla, lembaga pendidikan, dan segala bentuk atribut Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Larangan resmi itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktivitas jamaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur.

Dalam surat keputusan tersebut disebutkan, aktivitas jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur dapat memicu atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat Jatim.

SK Gubernur Jatim itu secara tegas melarang ajaran Ahmadiyah baik secara lisan, tulisan maupun melalui media elektronik, melarang memasang papan nama organisasi Ahmadiyah di tempat umum, melarang memasang papan nama pada masjid, musholah, lembaga pendidikan dengan identitas jamaah Ahmadiyah Indonesia.

SK juga melarang penggunaan atribut jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam segala bentuknya.

Surat tersebut ditembuskan kepada 10 instansi, di antaranya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, DPRD Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jatim, Kanwil Kementrian Agama Jatim, Kanwil Hukum dan HAM Jatim dan PB Ahmadiyah Indonesia di Jakarta.

Dalam pengumumanannya, Gubernur didampingi Kapolda Jatim, Irjen Pol Badrodin Haiti, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Gatot Nurmantiyo, Ketua MUI Jatim, KH AAbdusshomad Buchori dan Ketua DPRD Jatim, Imam Sunardi.

“Untuk pembubaran itu wewenang pemerintah pusat karena masalah Aqidah dan ritual. Jatim hanya melarang demi ketertiban umum dan keamanan masyarakat Jatim,” kata Soekarwo.

Menanggapi SK tersebut, Kapolda Jawa Timur justru mempersilakan bagi pihak-pihak yang keberatan untuk melakukan menggugat secara hukum.

Sikap Ahmadiyah

Pengurus Jamaah Ahmadiyah Jawa Timur menyatakan siap mematuhi SK tersebut. “Kami belum terima SK, tapi kalau SK itu turun, kami akan mematuhi, kami akan menurunkan papan nama, karena agama mengajarkan kepatuhan pada pemerintah,” kata Ketua Forum Cendekiawan Ahmadiyah Jatim Ustadz Hamid Ahmad kepada ANTARA di Surabaya (28/2).

Menurut dia, pihaknya akan membahas SK itu bersama pengurus Ahmadiyah Jatim, dan akan segera bertanya langsung kepada pemerintah daerah tentang alasan pelarangan yang terkesan diskriminatif itu.

“Kalau pemerintah yang meminta, kami akan taat, tapi kami mempertanyakan kenapa pelarangan itu tanpa dialog. Itu sepertinya kami diadili sepihak, didzalimi. Mestinya, nggak boleh diskriminasi begitu,” ucapnya.

Di Jatim pengikut Jamaah Ahmadiyah berjumlah sekitar 1.000 orang yang tersebar di Surabaya, Gresik, Madiun, Banyuwangi, dan Jember dengan mayoritas berada di Surabaya. (ANTARA/Berita Jatim/Inilah).*

DDHK News

DDHK News adalah Website Dakwah dan Informasi Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) atau Dompet Dhuafa Association Ltd. DDHK adalah Cabang Dompet Dhuafa (DD) yang berkantor pusat di Jakarta (Indonesia). DDHK didirikan tahun 2004. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hong Kong sebagai lembaga sosial-keagamaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *