Sunday, February 25, 2018
Beranda > Indonesia > Presiden Diminta Atasi Konflik Kemenakertrans dan BNP2TKI

Presiden Diminta Atasi Konflik Kemenakertrans dan BNP2TKI

Pelaku bisnis penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri meminta Presiden turun tangan menangani konflik berkepanjangan antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

“Di sini diperlukan tindakan tegas dari seorang pemimpin untuk menghentikan pertikaian antara koleganya yang saling berseteru,” kata kata Ketua Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasifik (Ajaspac) Ismail Sumarjo di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, kata Ismail, Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan perlu mmeberikan perhatian khusus pada masalah itu dan membagi batas kewenangan bagi kedua lembaga itu secara jelas, tegas, dan rinci.

Dualisme antara kedua lembaga yang bertugas untuk mengurusi TKI itu dinilai kontraproduktif terhadap tugasnya untuk mengatur penempatan serta perlindungan TKI sehingga presiden diharap dapat menyelesaikan friksi yang timbul akibat dualisme tersebut.

“Jika perlu Presiden memberikan teguran keras bahkan pemberhentian dari jabatan sebagai konsekuensi logis kepada bawahan yang tidak dapat memahami fungsi dari tugasnya masing-masing,” ujar Ismail.

Tindakan tegas bagi pejabat yang dinilai melenceng dari tugas dan wewenangnya itu disebut Ismail penting untuk dilakukan karena tanpa hal tersebut maka dapat dipastikan serinci apapun undang-undang yang disahkan serta sebanyak apapun peraturan presiden (Perpres) maupun instruksi presiden (Inpres) dibuat maka tetap tidak akan terlaksana dengan baik.

Sementara itu, revisi UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri diharap dapat menjernihkan permasalahan tersebut.

Namun Ajaspac menilai draft RUU tersebut malah akan menimbulkan permasalahan baru dengan memberi peluang memunculkan lembaga “super body” BNP2TKI yang akan mengambil semua fungsi dan tugas Kemenakertrans mengenai penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

“Akan lebih efisien bila BNP2TKI hanya menangani penempatan TKI dan perlindungan di luar negeri sehingga penyiapan TKI diserahkan ke lembaga yang telah ada dan tinggal meningkatkan kerjasama dengan harmonis saja,” ujar Ismail.

Dengan pembagian tugas dan pokok fungsi yang jelas seperti itu maka dianggap BNP2TKI akan dapat lebih fokus mencari perluasan kualitas pasar lowongan kerja di luar negeri dan perlindungan serta pembinaan TKI di luar negeri.

Selain itu, kewenangan BNP2TKI yang diperluas termasuk pembinaan pengawasan tempat penampungan/pelatihan kerja, penanganan kasus di dalam negeri/penyidik, proses mobilisasi pencari kerja terkait rekrutmen, medical tes, asuransi, penyiapan tenaga khusus (G to G) disebut Ismail seyogyanya dihilangkan karena telah ada dalam fungsi Kemenakertrans yang tidak perlu dilimpahkan. (Antara).*

DDHK News
DDHK News adalah Website Dakwah dan Informasi Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) atau Dompet Dhuafa Association Ltd. DDHK adalah Cabang Dompet Dhuafa (DD) yang berkantor pusat di Jakarta (Indonesia). DDHK didirikan tahun 2004. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hong Kong sebagai lembaga sosial-keagamaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *