Beranda > Dunia Islam > Belanda Tolak 'Imam Radikal' dan Cadar

Belanda Tolak 'Imam Radikal' dan Cadar

Pengaruh politisi anti-Islam Belanda, Geetz Wilders, terhadap kebijakan pemerintah baru Belanda mulai terasa. Dalam kebijakan baru tentang imigrasi-integrasi, Belanda melarang “imam radikal”, penggunaan cadar, dan jilbab bagi kalangan penegak hukum.
Pemerintah baru Belanda pimpinan Mark Rutte ingin menekan angka imigran, khususnya dari negara Muslim. Berdasar tujuan itu, imigrasi akan diperketat lewat berbagai cara yang telah disepakati oleh Partai VVD, CDA, dan partai Wilders( PVV).
Berikut ini kebijakan baru imigrasi-integrasi Belanda seperti dilansir Radio Nederland (14/10).

Migrasi keluarga:

  • terbatas hanya untuk pasangan menikah/pasangan hidup bersama terdaftar dan anak mereka yang masih di bawah umur
  • terbatas bagi kerabat orang yang tinggal di Belanda secara legal minimal satu tahun
  • terbatas bagi mereka yang punya kemampuan punya tempat tinggal sendiri dan membayar asuransi kesehatan
  • waktu tunggu sampai seseorang bisa memiliki ijin tinggal diperpanjang sampai lima tahun(peraturan sekarang tiga bulan sampai enam bulan)
  • ongkos pengurusan ijin migrasi keluarga sebisa mungkin harus menutupi semua biaya yang dikeluarkan pemerintah
  • pelarangan disertai sangsi atas pernikahan paksa
  • penegakan hukum atas larangan pernikahan palsu dan pernikahan paksa ditingkatkan
  • pelarangan pernikahan antar sepupu dan kemenakan
  • syarat-syarat atas migrasi keluarga dinaikkan

Migrasi tenaga kerja:

  • pembatasan arus pekerja dari luar Eropa dengan memberlakukan syarat minimal pendapatan di negeri tujuan(syarat minimal pendapatan bersih yang sekarang sekitar 870 Euro perbulan, ada kemungkinan kabinet mendatang akan menaikkan standar ini)

Pekerja ilegal:

  • akan dihukum(selama ini cuma dipulangkan kembali)
  • pelaku kejahatan dan orang yang dianggap mengganggu ketertiban umum, di mana bersangkutan tinggal ilegal di Belanda, akan diusir
  • memerangi penyalahgunaan peraturan pemberian ijin tinggal bagi korban perdagangan manusia
  • penolakan permohonan ijin tinggal sementara yang diajukan oleh pendatang ilegal

Lainnya:

  • pengajuan ijin tinggal sementara harus dilakukan di negara asal
  • memudahkan pencabutan ijin tinggal bagi mereka yang terlalu lama tinggal di luar Belanda
  • dalam prosedur pemulangan kembali, keluarga dengan anak menjadi prioritas utama
  • imam radikal dilarang masuk atau dipulangkan
  • pemulangan orang yang oleh pengadilan Belanda diputus bersalah melakukan kejahatan pidana

Kabinet Rutte membidik integrasi masyarakat tak dilepas dari masalah imigrasi. Kebijakan integrasi bertujuan untuk penciptaan partisipasi tinggi berbagai elemen masyarakat di Belanda. Untuk itu program integrasi ditempuh lewat cara yang disertai ancaman pencabutan ijin tinggal.

  • biaya integrasi(kursus dan ujian) ditanggung sendiri
  • setiap pendatang bertanggung jawab atas upaya integrasinya sendiri
  • dibentuk lembaga pinjaman bersyarat sosial bagi pendatang asing yang akan mengikuti kursus integrasi
  • ijin tinggal sementara bisa dicabut kalau gagal ujian integrasi
  • syarat kualifikasi minimum bagi pencari suaka yang ingin bekerja dan tinggal di Belanda
  • ijin tinggal sementara gugur kalau yang bersangkutan tak memenuhi syarat minimum pendapatan di Belanda(syarat minimal pendapatan bersih yang sekarang sekitar 870 Euro perbulan, ada kemungkinan kabinet mendatang akan menaikkan standar ini)
  • ijin tinggal permanen gugur kalau yang bersangkutan tak memenuhi syarat minimum pendapatan di Belanda(syarat minimal pendapatan bersih yang sekarang sekitar 870 Euro perbulan, ada kemungkinan kabinet mendatang akan menaikkan standar ini)
  • waktu tunggu seseorang menjadi warganegara Belanda menjadi lima tahun
  • seseorang hanya bisa menjadi warganegara Belanda kalau memenuhi syarat pendapatan, pekerjaan dan bersih dari catatan kejahatan
  • seseorang dicabut kewarganegaraan Belanda-nya, bila dalam lima tahun pertama melakukan kejahatan yang dihukum dengan 12 tahun penjara
  • kebijakan yang didasari diversitas atas etnis dan jenis kelamin diakhiri
  • busana penutup kepala dan wajah(semisal burka) dilarang
  • aparat penegak hukum dilarang mengenakan busana jilbab
  • pengurangan subsidi atas integrasi, kecuali bidang-bidang terkait suaka
  • pencabutan subsidi terhadap organisasi yang tujuannya bertentangan dengan semangat integrasi(contoh organisasi yang berusaha melesatrikan budaya Indo Belanda tak lagi dapat subsidi)
  • pengadaan hotline khusus untuk laporan kekerasan rumah tangga yang disebabkan oleh tradisi budaya tertentu

Urusan ini dibawahi Menteri Imigrasi dan Suaka, yang diduduki oleh Gerd Leers (CDA, mantan walikota Maastricht, Propinsi Limburg, kantong PVV). Ia sempat di “fit and proper test” terlebih dulu oleh Geert Wilders, politikus anti Islam.

Program-program di atas merupakan bagian dari kesepakatan dukungan PVV dengan VVD dan CDA. (Mel/nrw/ddhongkong.org).*

DDHK News
DDHK News adalah Website Dakwah dan Informasi Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) atau Dompet Dhuafa Association Ltd. DDHK adalah Cabang Dompet Dhuafa (DD) yang berkantor pusat di Jakarta (Indonesia). DDHK didirikan tahun 2004. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hong Kong sebagai lembaga sosial-keagamaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *