Saturday, November 17, 2018
Beranda > Dunia Islam > Mahasiswa Muslim Dunia Gelar Pertemuan di Yogyakarta

Mahasiswa Muslim Dunia Gelar Pertemuan di Yogyakarta

Mahasiswa Muslim dari berbagai negara akan menggelar pertemuan di Yogyakarta pada 16-19 Mei 2011. Pertemuan mahasiswa Islam internasional ke-7 itu mengangkat tema “Perubahan Sosial Politik Timur Tengah dan Afrika Utara: Peluang dan Tantangan bagi Dunia Islam.” Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dijadwalkan hadir sebagai pembicara kunci.

Salah satu agenda utama yang dibahas mengenai perubahan sosial politik di dunia Islam dengan mengambil studi kasus Indonesia, Malaysia, dan Iran. Mantan Ketua Muhammadiyah, Prof. Dr. Amin Rais, akan mengupas perubahan sosial politik di dunia Islam dengan mengangkat kasus reformasi Indonesia.

Wakil Ketua DPR-RI, Priyo Budi Santoso dijadwalkan mengemukakan pandangannya mengenai peran DPR dalam perubahan sosial politik di Indonesia.

Direktur Islamic College for Advance Studies (ICAS) Jakarta, Dr. Seyyed Ahmad Fazeli, akan menyoroti masalah yang sama dengan studi kasus revolusi Islam Iran.

Mantan Deputi Menlu Malaysia, Dato Sri Anwar Ibrahim, akan berpidato menelisik isu perubahan sosial politik di Malaysia

Pada hari kedua, pertemuan akan membicarakan strategi mahasiswa Islam dunia menyikapi sosial politik di Timur Tengah dengan mendatangkan panelis Sekjen Persatuan Mahasiswa Dunia Islam, Sayyed Mohammad Ibrahim Motorchi, dan Ketua PB HMI, Chozib Amirullah.

Pertemuan yang digelar tiga hari berkat kerjasama Persatuan Mahasiswa Dunia Islam (UIWS) dan PB HMI itu, juga akan diisi dengan silaturahmi dengan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Dr. Edia Suandi Hamid, dan kunjungan ke kampus UII serta wilayah DKI Yogyakarta (IRIB/PH/SL)

DDHK News
DDHK News adalah Website Dakwah dan Informasi Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) atau Dompet Dhuafa Association Ltd. DDHK adalah Cabang Dompet Dhuafa (DD) yang berkantor pusat di Jakarta (Indonesia). DDHK didirikan tahun 2004. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hong Kong sebagai lembaga sosial-keagamaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *