Beranda > Indonesia > PMII Minta Pemerintah Pulangkan TKI

PMII Minta Pemerintah Pulangkan TKI

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tulungagung, berseru kepada pemerintah agar segera menarik tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia, termasuk tidak melakukan pengiriman lagi ke sana.

Bagi PMII, boikot TKI/TKW adalah jawaban atas konflik antara Indonesia dengan Malaysia, yang justru akan menaikkan posisi tawar Indonesia di depan mata pemerintah Malaysia. Sebab, diplomasi setengah hati hanya akan membuat Indonesia dianggap sebagai bangsa yang rapuh dan pengecut.

Menurut Ketua PMII Tulungagung Iwan Adi Kusuma, tanpa TKI dan TKW, denyut nadi perekonomian Negeri Jiran dipastikan berhenti.

“Sebab, sebagian besar kegiatan ekonomi di sana (Malaysia) melibatkan campur tangan buruh migran dari Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (3/9/2010).

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia secara legal mencapai 1,2 juta-1,8 juta jiwa setiap tahun. Dari jumlah sebanyak itu, 1.000 TKI di antaranya berasal dari Kabupaten Tulungagung, yang pendapatannya mencapai Rp300 miliar per tahun.

Aksi yang disuarakan 25 aktivis PMII dilakukan dengan cara mengelilingi Kota Tulungagung. Para aktivis memparodikan sejumlah kasus penganiayaan yang dilakukan aparat Malaysia terhadap buruh migran asal Indonesia.

Menurut Iwan, selain protes atas insiden penangkapan tiga petugas Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terjadi beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia juga harus lebih tegas dalam menangani sejumlah insiden yang kerap terjadi di daerah perbatasan, termasuk menuntut pemerintah Malaysia untuk meminta maaf.

“NKRI merupakan harga mati. Presiden harus tegas menuntaskan konflik ini,” tegas Iwan. (Okezone).*

DDHK News
DDHK News adalah Website Dakwah dan Informasi Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) atau Dompet Dhuafa Association Ltd. DDHK adalah Cabang Dompet Dhuafa (DD) yang berkantor pusat di Jakarta (Indonesia). DDHK didirikan tahun 2004. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hong Kong sebagai lembaga sosial-keagamaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *