Beranda > Indonesia > Presiden SBY Dinilai Gagal Unjuk Sikap Kenegarawanan

Presiden SBY Dinilai Gagal Unjuk Sikap Kenegarawanan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai belum mampu menampilkan sikap kenegarawanan. Sikap kenegarawanan bergantung pada keberanian mengambil keputusan.

Gagalnya presiden dalam memberikan ketegasan sikap atas berbagai problem krusial mendorong persepsi masyarakat untuk meragukan sikap kenegarawanan yang dimiliki presiden. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti di Jakarta, Rabu (9/3) mengungkapkan, kewibawaan presiden terancam atas persepsi ini.

Ia menyatakan, salah satu ketegasan yang ditunggu oleh pemerintah antara lain adalah soal koalisi dan perombakan (reshuffle) kabinet. Anehnya, presiden bahkan tidak mampu memberikan ketegasan atas carut marut politik dalam koalisi yang dibangun pemerintah.

“Baru saja terjadi hiruk pikuk reshuffle. Tapi ending-nya juga tidak terjadi. Padahal sudah ada ketegasan presiden melalui pidatonya mengenai penertiban koalisi,” ujarnya dalam diskusi Pemerintahan Tanpa Negarawan di Kantor Megawati Institute, Jakarta, Rabu (9/3).

Menurutnya, presiden menunjukkan kebiasaan lamanya, yakni tidak mampu menunjukkan ketegasan pada masalah krusial. Padahal, ketegasan dan perhitungan matang merupakan syarat sikap kenegarawanan. Namun pernyataan sikap melalui pidato penertiban koalisi hanya menjadi angin lalu.

Ketegasan seorang pemimpin malah ditunjukkan mitra koalisinya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dengan mendatangkan DPD Partai Golkar se-Indonesia untuk menjawab tantangan ganjang-ganjing koalisi dan reshuffle.

“Ical (sapaan Aburizal Bakrie) malah mampu menantang dengan menunjukkan kader setianya di Jakarta. Seolah mengatakan ini dadaku, mana dadamu. Sikap itu dimiliki orang bertubuh kecil tetapi bernyali nesar, bukan sebaliknya orang bertubuh besar tetapi bernyali kecil,” candanya.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP Pramono Anung menyebutkan harusnya Presiden Yudhoyono tidak perlu khawatir mempertimbangkan perhitungan politik dalam koalisi. Jika presiden yakin memenuhi janji kepada rakyat, dukungan tentu akan diberikan oleh rakyat secara gratis.

“Yang saya lihat presiden sewaktu berpidato malah seperti koboi yang sudah mencabut pistol dan mulai membidik dua mitra koalisi, Partai Golkar dan PKS. Tapi pistol itu tidak jadi ditembakkan malah disarungkan lagi, antiklimaks,” tuturnya.

Ia berharap Presiden SBY mampu memanfaatkan 3,5 tahun sisa pemerintahan dengan keberanian. Sikap ini penting dilakukan agar dapat dikenang oleh rakyat. (media indonesia).*

DDHK News
DDHK News adalah Website Dakwah dan Informasi Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) atau Dompet Dhuafa Association Ltd. DDHK adalah Cabang Dompet Dhuafa (DD) yang berkantor pusat di Jakarta (Indonesia). DDHK didirikan tahun 2004. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hong Kong sebagai lembaga sosial-keagamaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *